Tempo Langgar Kode Etik Jurnalistik, Fitnah Mentan Amran Poles-poles Beras Busuk

BPMSPNews. Jakarta — Dewan Pers secara resmi memutuskan bahwa media daring Tempo.co telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dalam unggahan poster dan motion graphic berjudul “Poles poles Beras Busuk” yang dipublikasikan melalui media sosial resmi Tempo pada 16 Mei 2025. 

Dalam dokumen Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 3/PPR-DP/VI/2025, Dewan Pers menilai konten visual tersebut tidak akurat, berlebihan, serta mencampurkan opini yang menghakimi sehingga menimbulkan persepsi menyesatkan di tengah masyarakat.

Atas putusan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Dewan Pers yang dinilainya berpihak pada prinsip keadilan dan profesionalisme pers.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers atas rekomendasinya yang sangat memperhatikan rasa keadilan dan profesionalisme pers ini. Selain dapat menjaga marwah pers, PPR ini juga merupakan angin segar bagi para pejuang pertanian yang bekerja maksimal di tengah isu pangan global dan mencukupi pangan 280 juta rakyat Indonesia,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (17/6).

Arief mengatakan pemberitaan dan konten media sosial Tempo sangat melukai perasaan para pejuang pangan, khusus Mentan Amran yang difitnah dengan ilustrasi dan judul yang menyudutkan seolah melakukan pembohongan publik dengan memoles beras busuk. Arief juga mengingatkan ini bukan kali pertama Tempo membuat berita negatif tidak akurat terhadap Mentan Amran Sulaiman dan program pertanian yang dilakukan.

“Pada tahun 2019 lalu, melalui PPR Dewan Pers nomor 45/PPR-DP/X/2019, Tempo diputuskan telah melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena telah tidak akurat dalam penulisan artikel “Gula-gula Dua Saudara”, ujarnya.

Pada kurun waktu tertentu Kementan mengamati pemberitaan Tempo terhadap Kementan, pemberitaan negatifnya bisa mencapai 79 persen. 

Arif menilai tindakan Tempo bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi merupakan upaya pencemaran nama baik Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

“Sangat disayangkan, media sekelas Tempo justru melakukan pembusukan karakter terhadap sosok Mentan Amran yang selama ini dikenal bersih dan berani melawan mafia pangan" 

Arif mengingatkan, saat ini mafia pangan akan melakukan semua cara untuk memperlemah perjuangan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Termasuk mendiskredirkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementan. Namun Kementerian Pertanian tak akan mundur dan akan terus bekerja keras mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kedaulatan pangan.

Menurut Arief, Kementan menghargai dan membutuhkan kontrol dari pers sepanjang dilakukan secara profesional sesuai kaidah dan Kode Etik Jurnalistik. Pemberitaan yang tidak profesional dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya di sektor pertanian yang saat ini sedang bekerja keras memastikan ketersediaan pangan nasional.

Sejak menjabat kembali sebagai Mentan pada Oktober 2023 lalu, Amran Sulaiman terus bergerak cepat melakukan bersih-bersih jajaran Kementan yang terlibat dalam korupsi. Mentan Amran terkenal sebagai pejabat yang paling keras melawan praktik mafia pangan yang sebelumnya menggerogoti sistem distribusi dan keuangan negara di sektor pertanian.

Sebagai bagian dari pembenahan birokrasi, Mentan Amran berhasil mengungkap skandal mafia pupuk yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Skandal ini melibatkan oknum Kementan yang bekerja sama dengan 5 perusahaan pembuat pupuk palsu dan 22 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar. Sebanyak 11 pegawai dinonaktifkan, dan beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, baru-baru ini Mentan Amran memecat dua pejabat di lingkungan Kementan karena terbukti melakukan pungutan liar dan menyalahgunakan wewenang. Kedua oknum itu meminta bayaran hingga Rp27 miliar dari pihak eksternal sebagai syarat mendapatkan proyek.

Mentan Amran juga telah secara konsisten memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan sejak menjabat sebagai Mentan pada 2014 silam.

Selama masa kepemimpinannya tersebut, Mentan telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

Bahkan, pernah dalam satu hari, Mentan Amran mencopot beberapa pejabat lingkup Kementan, mulai dari dirjen hingga direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi. 

“Mentan Amran menyebutkan bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun melanggar peraturan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan petani, masyarakat, dan negara. Sikap Mentan Amran sangat tegas menentang semua praktik korupsi, Mentan Amran sangat siap melawan semua mafia pangan,” tegas Arief.

Dewan Pers sendiri dalam keputusannya mewajibkan Tempo untuk mengubah judul visual menjadi lebih sesuai, menambahkan penjelasan serta permintaan maaf, dan memoderasi komentar bernada negatif terhadap pihak yang dirugikan. Tempo juga diwajibkan melaporkan bukti tindak lanjut dalam waktu 3 x 24 jam.

“Putusan Dewan Pers sangat jelas: Tempo telah melanggar kode etik jurnalistik. Ini bukan sekadar koreksi, ini bentuk pengakuan bahwa fitnah telah terjadi. Sekarang publik bisa menilai siapa yang sungguh-sungguh membela pangan Indonesia dan siapa yang hanya ingin membuat gaduh dengan opini tendensius,” tutup Arief.

Sumber : Biro Humas IP Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Rilis Kementan, 18 Juni 2025

Nomor : B-404/HM.160/A.7/6/2025

Komisi IV DPR RI Dukung Strategi Kementan Wujudkan Swasembada Pangan

 BPMSPNews. Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Dwita Ria Gunadi menyampaikan apresiasi dan menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah strategis Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Mentan Amran Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI

Dwita menyoroti keberhasilan program Brigade Pangan, yang telah melibatkan 23 ribu pemuda dengan potensi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat dalam regenerasi petani dan peningkatan kesejahteraan.

“Fraksi Gerindra mendukung agar program ini diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi,” ujar Dwita dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024)

Ia juga memberikan apresiasi terhadap sinkronisasi antara Kementerian Pertanian dan lembaga terkait pangan, termasuk pelibatan TNI dan Polri dalam memantau pelaksanaan program. Dwita menilai langkah ini penting untuk memastikan integrasi wilayah pangan nasional.

“Pemahaman tentang neraca kebutuhan dan produksi beras sangat diperlukan agar swasembada pangan bisa terwujud dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, program Pekarangan Pangan Bergizi yang menyasar 2.500 desa dengan alokasi anggaran Rp413 miliar turut menjadi sorotan. Program yang memberikan bantuan benih ayam petelur, bibit ubi jalar, dan lainnya ini dinilai relevan dengan kebutuhan lokal serta mendukung keberagaman pangan dan program makan bergizi gratis.

“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan manfaat nyata, terutama melalui kelompok wanita tani (KWT) di daerah. Keberlanjutannya harus diprioritaskan hingga 2025 agar manfaatnya semakin meluas,” tegas Dwita.

Terkait distribusi pupuk bersubsidi, Dwita mengapresiasi penyederhanaan skema yang dilakukan Kementerian Pertanian, tetapi ia meminta perhatian lebih pada pelaksanaan di lapangan.

“Langkah ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo, tapi masih perlu optimalisasi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih mudah dan merata,” ujarnya.

Sumber : Humas Ditjen PKH Kementan

Kementan Ajukan Perpres Serap Susu Lokal, Produsen Susu Segar Bojonegoro Sambut Gembira

Bojonegoro — Kementerian Pertanian (Kementan) dikabarkan sedang mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi susu dari peternak lokal. Kabar ini mendapat sambutan gembira dari produsen susu segar lokal Bojonegoro, Jawa Timur.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, bahwa pemerintah berencana merevisi Perpres terkait kebijakan impor sapi perah, sehingga nantinya sapi impor dapat disalurkan langsung kepada peternak lokal.

Untuk itu, pihaknya sudah melapor ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan telah mendapat persetujuan yang akan diteruskan ke Presiden.

“Jika izin hari ini dimasukkan, hari ini juga kami tanda tangani. Tidak ada prosedur rumit. Kita ingin agar kebutuhan susu nasional dapat terpenuhi dengan baik,” kata Amran dalam keterangan tertulis dikutip Suarabanyuurip.com, Sabtu (30/11/2024).

Anak-anak sedang belajar memerah susu di peternakan kambing Yusuf Farm milik Yanuar Kriswanto
di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Upaya Kementan itu mendapat sambutan positif dari para produsen susu lokal di Bojonegoro. Yanuar Kriswanto salah satunya. Pemilik peternakan Yusuf Farm di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini menilai usaha yang ditempuh oleh Mentan Andi Amran sangat berpihak kepada peternak lokal.

Sebab untuk Bojonegoro sendiri ketersediaan susu segar terutama dari kambing masih sangat kurang. Data yang diambilnya dari Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Bojonegoro, peternak kambing perah di Bojonegoro hanya mampu berproduksi ± 600 liter per hari yang tersebar di Kecamatan Dander, Kalitidu, Baureno, dan Temayang.

Pria yang menjabat Ketua HPDKI Bojonegoro ini berharap, untuk ke depan pemerintah mampu berperan aktif dan lebih fokus dalam mengembangkan industri susu terutama susu kambing, karena di Bojonegoro yang atmosfirnya panas tidak menghambat perkembangan produksi kambing perah.

“Target kami HPDKI Bojonegoro minimal mampu berproduksi 2.000 liter susu untuk per harinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia, Agus Warsito, juga menanggapi bahwa, impor susu makin leluasa setelah dicabutnya Inpres Nomor 2 Tahun 1985.

“Di situ poin pentingnya adalah bukti serap. Pabrikan boleh impor sesuai dengan kebutuhan untuk produksi, tapi diwajibkan untuk menyerap susu segar dalam negeri 20 persen minimal,” tegasnya seraya meminta agar Inpres semacam itu dihidupkan kembali untuk melindungi peternak sapi perah lokal.(***)

Sumber :SuaraBanyuurip.com

Mentan RI Siap Sambut Investor Pendukung Swasembada Susu

BPMSPNews. Doha - Diskusi Dengan Dubes RI di Qatar, Mentan Siap Sambut Investor Pendukung Swasembada Susu, Setelah menempuh penerbangan selama tujuh jam setengah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tiba di Doha International Airport Qatar, Kamis pukul 22.33 GMT +2.

Disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan, Mentan Amran memanfaatkan waktu transit untuk diskusi terkait pertanian Indonesia dan membahas terkait kebutuhan Qatar. Dijelaskan tentang cita-cita meraih kembali swasembada pangan. Dalam diskusi dengan Dubes Ridwan, terungkap bahwa Baladna siap membantu program makan bergizi gratis dengan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia untuk mensuplai kebutuhan susu di Indonesia.

Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman

Mentan kemudian menantang apakah Baladna dapat memproduksi 2 juta ton, ketika dijawab mampu, maka Mentan memberikan lampu hijau. Dengan kemampuan produksi 2 juta ton pertahun diharapkan semakin menurunkan kebutuhan impor tiap tahun. Sesuai dengan Blueprint Pertanian, diharapkan 2029 Indonesia sudah swasembada susu.

Selain pertanian, Mentan juga membahas terkait moral, bahwa kita saat ini krisis moral. Bagaimana seorang birokrat sekaligus merangkap sebagai mafia. Dalam hal profesionalisme, Mentan juga menekankan bagaimana prinsip meritokrasi. Dia menceritakan bagaimana ada Dirjen yang tidak disukainya namun tetap dipertahankan karena orangnya profesional. Kalau kita menjaga atmosfir menghargai orang yang profesional dalam bekerja, maka swasembada akan lebih cepat tercapai.

Setelah istirahat sekitar 2 jam di ruang VIP bandara Doha, Mentan melanjutkan perjalanan menuju Sao Paulo, Brazil. Perjalanan rencananya akan ditempuh selama 15 Jam. Di Brazil Ketua Umum IKA Unhas ini akan melanjutkan perjalanan ke kota Chapada dos Guimaraes untuk menjadi pembicara mewakili Indonesia di G-20 Agriculture Ministerial Meeting, Kamis 12 September 2024. Turut mendampingi Tenaga Ahli Menteri Ida Bagus Purwalaksana, Mat Syukur, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Ade Candradijaya, Kepala Bagian Protokol Eko Nugroho dan Reynaldi.

Sumber : Humas Ditjen PKH Kementan RI

Kementan Dorong BPMSP Bekasi Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional dan Internasional

 BPMSPNEWS. Bekasi - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda, melakukan kunjungan ke Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) di Bekasi,  Rabu 11 September 2024.  

Kunjungan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat BPMSP Bekasi sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, dengan tujuan menjadikannya sebagai laboratorium rujukan nasional dan bahkan internasional.

Agung Suganda diterima oleh Kepala BPMSP Bekasi

Agung Suganda diterima oleh Kepala BPMSP Bekasi, Dayat, beserta jajaran di Gedung Pusat Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Dalam sambutannya, Agung menekankan pentingnya modernisasi laboratorium ini. "BPMSP Bekasi, dengan fasilitas yang lengkap dan modern, merupakan kebanggaan Kementerian Pertanian. Transformasi laboratorium BPMSP, yang sebelumnya standar, kini menjadi modern dan siap meningkatkan kinerjanya dengan gedung baru, peralatan canggih, proses pengujian yang cepat, serta pemeliharaan yang optimal," ujar Agung. 

Dirjen PKH memperkuat posisi BPMSP Bekasi sebagai laboratorium rujukan Nasional

 Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa BPMSP Bekasi dapat membangun sinergi dengan laboratorium swasta, baik dalam pengujian pakan, pelatihan, maupun Bimbingan Teknis (Bimtek). Selain itu, Direktorat Pakan juga telah menyusun regulasi yang akan memperkuat posisi BPMSP Bekasi sebagai laboratorium rujukan untuk pengujian mutu pakan. Dengan kolaborasi dan regulasi yang jelas, BPMSP diharapkan mampu mencapai status laboratorium rujukan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Kunjungan ini menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pakan di Indonesia serta memperkuat infrastruktur pengujian mutu dan keamanan pakan yang mendukung industri peternakan yang lebih maju.

Sumber : Humas BPMSP Bekasi

Kementan Dorong BPMSP Bekasi Sebagai Laboratorium Rujukan Nasional dan Internasional

BPMSPNEWS. Bekasi - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda, melakukan kunjungan ke Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) di Bekasi,  Rabu 11 September 2024.  

Kunjungan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat BPMSP Bekasi sebagai Laboratorium Pusat Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, dengan tujuan menjadikannya sebagai laboratorium rujukan nasional dan bahkan internasional.

Agung Suganda diterima oleh Kepala BPMSP Bekasi

Agung Suganda diterima oleh Kepala BPMSP Bekasi, Dayat, beserta jajaran di Gedung Pusat Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Dalam sambutannya, Agung menekankan pentingnya modernisasi laboratorium ini. "BPMSP Bekasi, dengan fasilitas yang lengkap dan modern, merupakan kebanggaan Kementerian Pertanian. Transformasi laboratorium BPMSP, yang sebelumnya standar, kini menjadi modern dan siap meningkatkan kinerjanya dengan gedung baru, peralatan canggih, proses pengujian yang cepat, serta pemeliharaan yang optimal," ujar Agung. 

Dirjen PKH memperkuat posisi BPMSP Bekasi sebagai laboratorium rujukan Nasional

 Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa BPMSP Bekasi dapat membangun sinergi dengan laboratorium swasta, baik dalam pengujian pakan, pelatihan, maupun Bimbingan Teknis (Bimtek). Selain itu, Direktorat Pakan juga telah menyusun regulasi yang akan memperkuat posisi BPMSP Bekasi sebagai laboratorium rujukan untuk pengujian mutu pakan. Dengan kolaborasi dan regulasi yang jelas, BPMSP diharapkan mampu mencapai status laboratorium rujukan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Kunjungan ini menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pakan di Indonesia serta memperkuat infrastruktur pengujian mutu dan keamanan pakan yang mendukung industri peternakan yang lebih maju.

Indonesia Gandeng New Zealand Wujudkan Ekosistem Persusuan Nasional yang Atraktif bagi Investor

BPMSPNews. Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) semakin gencar memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra, salah satunya New Zealand, dalam rangka mengembangkan industri persusuan nasional. Langkah ini diambil seiring dengan tingginya permintaan susu di pasar domestik yang terus meningkat. Dalam pertemuan di Kantor Pusat Kementan, Selasa (10/9), Delegasi New Zealand dan pemerintah Indonesia menyepakati sejumlah langkah strategis yang berfokus pada peningkatan produksi dan penyediaan susu. Salah satu pilar utama kerja sama ini adalah mengadopsi sistem persusuan New Zealand yang telah terbukti unggul ke dalam praktik peternakan lokal di Indonesia.

Delegasi New Zealand dan pemerintah Indonesia menyepakati sejumlah langkah strategis

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda, menekankan pentingnya belajar dari New Zealand dalam mengelola industri susu berkualitas. “New Zealand memiliki standar kualitas yang sangat tinggi, dan kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan manfaat besar, terutama dalam mendukung program minum susu untuk anak-anak sekolah,” ujar Agung.

Salah satu peluang yang diharapkan dapat dimaksimalkan melalui kerja sama ini adalah Program Minum Susu. Program ini dinilai menjadi kesempatan strategis bagi para pengusaha untuk berinvestasi melalui skema joint venture dengan peternak lokal, guna memenuhi produksi susu yang terus bertambah. Agung menambahkan, “Program Minum Susu membuka jalan bagi investor untuk berkolaborasi dengan peternak lokal, sehingga dapat memperkuat rantai pasokan susu domestik sekaligus meningkatkan kapasitas produksi.”

New Zealand, yang dikenal sebagai salah satu produsen susu sapi berkualitas terbaik di dunia, memiliki ekosistem industri sapi perah yang sudah mapan. Agung menegaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan ekosistem industrinya untuk bisa bersaing dan memenuhi kebutuhan nasional. “Indonesia perlu mengembangkan ekosistem industri persusuan yang lebih kuat dan berkelanjutan. New Zealand bisa menjadi contoh yang baik dengan ekosistem industri sapi perah mereka yang sudah sangat maju,” tuturnya.

Kementerian Pertanian berharap kerja sama ini dapat tidak hanya meningkatkan penyediaan susu, tetapi juga memperkuat kesejahteraan peternak lokal melalui pengembangan kapasitas dan adopsi teknologi baru. Dengan sinergi yang baik antara sektor publik, swasta, dan peternak, diharapkan pertumbuhan industri peternakan Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) dan pembangunan ekosistem industri persusuan nasional yang atraktif bagi investor,” tambah Agung.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat perdagangan di subsektor peternakan, membuka peluang baru bagi peternak lokal, dan mendorong terciptanya ekosistem persusuan yang lebih baik dan menarik bagi para investor global.

Semua tanggapan:

6161