Komisi IV DPR RI Dukung Strategi Kementan Wujudkan Swasembada Pangan

 BPMSPNews. Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Dwita Ria Gunadi menyampaikan apresiasi dan menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah strategis Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Mentan Amran Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI

Dwita menyoroti keberhasilan program Brigade Pangan, yang telah melibatkan 23 ribu pemuda dengan potensi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat dalam regenerasi petani dan peningkatan kesejahteraan.

“Fraksi Gerindra mendukung agar program ini diperluas ke seluruh Indonesia, bukan hanya di 12 provinsi,” ujar Dwita dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024)

Ia juga memberikan apresiasi terhadap sinkronisasi antara Kementerian Pertanian dan lembaga terkait pangan, termasuk pelibatan TNI dan Polri dalam memantau pelaksanaan program. Dwita menilai langkah ini penting untuk memastikan integrasi wilayah pangan nasional.

“Pemahaman tentang neraca kebutuhan dan produksi beras sangat diperlukan agar swasembada pangan bisa terwujud dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, program Pekarangan Pangan Bergizi yang menyasar 2.500 desa dengan alokasi anggaran Rp413 miliar turut menjadi sorotan. Program yang memberikan bantuan benih ayam petelur, bibit ubi jalar, dan lainnya ini dinilai relevan dengan kebutuhan lokal serta mendukung keberagaman pangan dan program makan bergizi gratis.

“Kami mendukung penuh program ini karena memberikan manfaat nyata, terutama melalui kelompok wanita tani (KWT) di daerah. Keberlanjutannya harus diprioritaskan hingga 2025 agar manfaatnya semakin meluas,” tegas Dwita.

Terkait distribusi pupuk bersubsidi, Dwita mengapresiasi penyederhanaan skema yang dilakukan Kementerian Pertanian, tetapi ia meminta perhatian lebih pada pelaksanaan di lapangan.

“Langkah ini sudah sesuai arahan Presiden Prabowo, tapi masih perlu optimalisasi agar petani dapat menerima pupuk dengan lebih mudah dan merata,” ujarnya.

Sumber : Humas Ditjen PKH Kementan

Kementan Ajukan Perpres Serap Susu Lokal, Produsen Susu Segar Bojonegoro Sambut Gembira

Bojonegoro — Kementerian Pertanian (Kementan) dikabarkan sedang mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi susu dari peternak lokal. Kabar ini mendapat sambutan gembira dari produsen susu segar lokal Bojonegoro, Jawa Timur.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, bahwa pemerintah berencana merevisi Perpres terkait kebijakan impor sapi perah, sehingga nantinya sapi impor dapat disalurkan langsung kepada peternak lokal.

Untuk itu, pihaknya sudah melapor ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan telah mendapat persetujuan yang akan diteruskan ke Presiden.

“Jika izin hari ini dimasukkan, hari ini juga kami tanda tangani. Tidak ada prosedur rumit. Kita ingin agar kebutuhan susu nasional dapat terpenuhi dengan baik,” kata Amran dalam keterangan tertulis dikutip Suarabanyuurip.com, Sabtu (30/11/2024).

Anak-anak sedang belajar memerah susu di peternakan kambing Yusuf Farm milik Yanuar Kriswanto
di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Upaya Kementan itu mendapat sambutan positif dari para produsen susu lokal di Bojonegoro. Yanuar Kriswanto salah satunya. Pemilik peternakan Yusuf Farm di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini menilai usaha yang ditempuh oleh Mentan Andi Amran sangat berpihak kepada peternak lokal.

Sebab untuk Bojonegoro sendiri ketersediaan susu segar terutama dari kambing masih sangat kurang. Data yang diambilnya dari Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) Bojonegoro, peternak kambing perah di Bojonegoro hanya mampu berproduksi ± 600 liter per hari yang tersebar di Kecamatan Dander, Kalitidu, Baureno, dan Temayang.

Pria yang menjabat Ketua HPDKI Bojonegoro ini berharap, untuk ke depan pemerintah mampu berperan aktif dan lebih fokus dalam mengembangkan industri susu terutama susu kambing, karena di Bojonegoro yang atmosfirnya panas tidak menghambat perkembangan produksi kambing perah.

“Target kami HPDKI Bojonegoro minimal mampu berproduksi 2.000 liter susu untuk per harinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia, Agus Warsito, juga menanggapi bahwa, impor susu makin leluasa setelah dicabutnya Inpres Nomor 2 Tahun 1985.

“Di situ poin pentingnya adalah bukti serap. Pabrikan boleh impor sesuai dengan kebutuhan untuk produksi, tapi diwajibkan untuk menyerap susu segar dalam negeri 20 persen minimal,” tegasnya seraya meminta agar Inpres semacam itu dihidupkan kembali untuk melindungi peternak sapi perah lokal.(***)

Sumber :SuaraBanyuurip.com